Seratus lebih mahasiswa dari berbagai kampus menggelar deklarasi pernyataan sikap mendukung 7 desakan ahli ekonomi di Bundaran FEB, Kampus B Universitas Airlangga, Kamis sore (11/6). Aksi diawali dengan orasi secara bergiliran. Mereka kompak mengenakan pakaian hitam sambil membawa poster bertuliskan keresahan masing-masing.
Ada poster bertuliskan “Jalan-Jalan dengan Bensin Mahalku”, “Rakyat Diperas, Anggaran Pendidikan Dipangkas, Indonesia Cemas”, dan “Oke Gas Oke Gas, Semua Harga Gas Makin Ganas”.
Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair, Yeni Mafrukah, mengatakan aksi ini diikuti mahasiswa FEB, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan masyarakat sipil.
“Pernyataan ini tidak mewakili organisasi mana pun, melainkan mewakili keresahan kolektif nafas-nafas ekonomi yang masih memiliki keberanian untuk berpihak pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Yeni.
Massa mahasiswa prihatin terhadap perekonomian setahun terakhir. Mulai dari melemahnya rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, hingga menyempitnya lapangan pekerjaan.
Berangkat dari kondisi tersebut, mereka mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti 7 desakan darurat ekonomi
1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap arah pengelolaan APBN. Mereka juga minta hentikan berbagai bentuk misalokasi anggaran yang tak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia menjamin independensi, transparansi, dan integritas seluruh institusi negara. Juga dihentikan semua intervensi politik yang melemahkan fungsi pengawasan dan pengelolaan ekonomi nasional.
3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia hentikan praktik dominasi negara yang mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, serta menghambat terciptanya persaingan usaha sehat dan berkeadilan.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi menyeluruh. Tujuannya menciptakan iklim investasi sehat, meningkatkan produktivitas nasional, dan membuka lapangan kerja berkualitas.
5. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan kebijakan fokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui perlindungan sosial tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses kesempatan ekonomi adil.
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam tiap pengambilan keputusan publik. Dihentikan praktik kebijakan populis yang bebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan jelas.
7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia memperkuat kualitas demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, serta memberantas konflik kepentingan dan praktik rente. Juga menjamin ruang partisipasi publik bebas, aman, dan bermakna dalam penyusunan kebijakan negara.
Terkait kemungkinan aksi ini berkembang jadi menjadi demonstrasi yang lebih besar, Yeni mengaku kegiatan ini hanya bentuk aspirasi dan keresahan, bukan sebagai bentuk unjuk rasa.
“Kami tidak ingin diam, karena diam itu sebuah ketidakberpihakan dari segala kondisi carut marut perekonomian Indonesia. Jadi tentang rencana aksi, kami akan melakukan konsolidasi dulu kalau kondisinya sudah urgensi,” tutup Yeni. (yes)
About the Author
