Di tengah tuntutan yang menyerukan efisiensi anggaran, penghentian berbagai program yang dinilai membebani negara, hingga kritik terhadap kondisi ekonomi nasional, pemerintah justru mengajak kalangan mahasiswa untuk menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara.
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan dalam aksi mahasiswa adalah dugaan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru berada di garis paling depan dalam upaya memberantas kebocoran anggaran negara. Semangat yang disampaikan mahasiswa dalam demonstrasi sejatinya sejalan dengan langkah yang sedang dilakukan pemerintah saat ini.
Karena itu, ia meminta mahasiswa tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan pemborosan dan kebocoran anggaran yang sedang dijalankan pemerintah.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran.
Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, seperti dikutip Minggu (14/6/2026).
Pemerintah Klaim Sedang Jalankan Efisiensi Besar-besaran
Qodari menjelaskan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini merupakan bagian dari agenda besar efisiensi anggaran negara.
Menurutnya, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia menilai langkah yang ditempuh Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada pengurangan pemborosan yang selama bertahun-tahun dianggap menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara.
“Misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” tuturnya.
Dalam penjelasannya, Qodari mengungkapkan bahwa sejak awal pemerintahan, sejumlah pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi tinggi telah dievaluasi dan dipangkas.
Kebijakan tersebut, menurut pemerintah, menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat kesehatan fiskal negara sekaligus memastikan anggaran lebih banyak diarahkan kepada program-program prioritas.
Penghematan Diklaim Capai Ratusan Triliun Rupiah
Lebih lanjut, Qodari menyebut kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah yang sangat besar.
Menurut klaim pemerintah, berbagai langkah penghematan tersebut berhasil mengurangi pengeluaran negara hingga mencapai sekitar Rp300 triliun.
Selain melakukan penghematan di berbagai sektor, pemerintah juga memperkenalkan sejumlah instrumen baru untuk memperkuat tata kelola aset negara.
Salah satunya melalui pembentukan Danantara yang disebut menjadi salah satu langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara agar lebih transparan dan produktif.
Qodari menilai seluruh langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang ada.
Sebaliknya, pemerintah berusaha melakukan pembenahan dari sisi pengelolaan anggaran agar kebocoran yang selama ini dikeluhkan berbagai pihak dapat diminimalkan.
Pemerintah Mengaku Tetap Terbuka terhadap Kritik Mahasiswa
Meski mengajak mahasiswa mendukung agenda efisiensi pemerintah, Qodari menegaskan bahwa aspirasi dan kritik yang disampaikan melalui demonstrasi tetap merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Ia menganggap kritik mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diperlukan untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai kebijakan publik.
Karena itu, pemerintah mengaku tidak anti terhadap kritik dan tetap membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai salah satu elemen penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” imbuh Qodari.
Mahasiswa Diminta Ikut Mengawal Perbaikan Tata Kelola Negara
Pernyataan Qodari menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai pihak yang mengawasi, tetapi juga sebagai mitra dalam mengawal reformasi tata kelola negara.
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap kondisi ekonomi, kenaikan harga BBM, serta berbagai polemik pengelolaan program pemerintah, Istana menegaskan bahwa agenda pemberantasan kebocoran APBN dan peningkatan efisiensi belanja negara tetap menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, pemerintah berharap kritik yang disampaikan mahasiswa dapat berjalan beriringan dengan dukungan terhadap langkah-langkah yang dinilai bertujuan memperkuat keuangan negara dan meningkatkan efektivitas penggunaan APBN bagi kepentingan masyarakat luas.
About the Author
