SURABAYA — Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mencatat performa impresif dari operasional massal Bus Trans Jatim. Sebagai salah satu provinsi pionir yang mendanai angkutan umum melalui APBD, moda transportasi berbasis Buy The Service (BTS) ini sukses membukukan pendapatan tarif penumpang sebesar Rp20,439 miliar sepanjang tahun lalu dengan total volume mencapai 4.715.809 pelanggan.
Sistem konektivitas wilayah aglomerasi ini terbukti menjadi instrumen taktis pemerintah dalam mereduksi kemacetan di kawasan Gerbangkertosusila, memangkas angka kecelakaan, serta menekan laju inflasi pada sektor transportasi darat.
Berdasarkan data operasional, pergerakan penumpang terbesar ditopang oleh Koridor 1 (rute Sidoarjo–Surabaya–Gresik) yang menyumbang pendapatan tertinggi sebesar Rp10,057 miliar. Menyusul di posisi berikutnya yakni Koridor 2 rute Mojokerto–Surabaya (Rp4,594 miliar), Koridor 3 rute Mojokerto–Gresik (Rp3,434 miliar), Koridor 4 rute Bunder–Paciran (Rp1,510 milar), serta Koridor 5 rute Bangkalan–Surabaya (Rp841,9 juta).
Selain pendapatan dari sektor karcis penumpang, skema komersial branding iklan pada badan armada, fasilitas terminal, dan halte turut menyumbang pendapatan tambahan daerah (non-farebox) yang melonjak signifikan dari Rp443,7 juta pada tahun 2023 menjadi Rp1,368 miliar.
Ekspansi Aglomerasi dan Inovasi Angkutan Lanjutan
Hingga pertengahan tahun 2026, jaringan Bus Trans Jatim terus diperluas secara agresif guna menjangkau pusat-pusat ekonomi baru. Menyusul kesuksesan peluncuran Koridor VI (Patih Gajah Mada) rute Terminal Kertajaya Mojokerto–Terminal Porong Sidoarjo pada pertengahan Mei lalu, pemerintah tengah bersiap mematangkan ekspansi untuk Koridor 9 di wilayah aglomerasi Malang Raya serta Koridor 10 di kawasan aglomerasi Kediri Raya.
Pengembangan rute baru ini diimbangi dengan diversifikasi layanan, salah satunya lewat operasional kelas premium (Trans Jatim Luxury) rute Bunder–Porong sepanjang 72 kilometer yang menjamin ketersediaan tempat duduk tanpa ada penumpang berdiri.
Guna memperkuat ekosistem transportasi secara hulu ke hilir, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran pemerintah kabupaten/kota juga tengah menyiapkan stimulus angkutan pengumpan (feeder) terintegrasi yang diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun ini. Jaringan interkoneksi tersebut meliputi Trans Delta Sidoarjo, Trans Lamongan Bahari, dan Trans Mojokerto.
Reformasi Manajemen Lewat Pola Scrapping
Langkah modernisasi angkutan massal ini dipastikan tidak menggeser keberadaan pelaku usaha transportasi konvensional lokal. Dishub Jatim konsisten menerapkan regulasi tata kelola melalui pola scrapping, yakni mengonversi kepemilikan manajemen pribadi (perorangan) para sopir angkutan kota atau angkutan desa (angkot/angdes) eksisting menjadi manajemen kolektif berbentuk perusahaan terpadu.
Melalui skema perbandingan konversi massal—seperti lima unit angkot berbanding satu unit Bus Trans Jatim—pemerintah berhasil merevitalisasi 90 persen trayek tanpa memicu gejolak sosial di lapangan, sekaligus memberikan jaminan kepastian tarif murah yang inklusif sebesar Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 bagi pelajar, santri, serta mahasiswa.
About the Author
